Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi Publik

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (beserta perubahannya).

2. PENGERTIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. SYARAT PENGAJUAN SENGKETA

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi apabila:

1. Telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID Sekolah.
2. Telah mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
3. Tidak menerima tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
4. Tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID.

4. JANGKA WAKTU PENGAJUAN

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan kepada Komisi Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak:

• Diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID; atau
• Berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan oleh Atasan PPID.

5. DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN

Pemohon menyiapkan:

1. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
2. Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
3. Salinan Permohonan Informasi kepada PPID.
4. Salinan Jawaban PPID (jika ada).
5. Salinan Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID.
6. Salinan Tanggapan Atasan PPID (jika ada).
7. Bukti pendukung lainnya yang relevan.

 6. CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Permohonan dapat disampaikan dengan:

• Datang langsung ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
• Mengajukan surat permohonan secara tertulis;
• Mengajukan permohonan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI).